BERITA

Kenapa Mesti Mualem?

Aceh Watch | Mualem adalah satu-satunya kandidat calon Gubernur dari Partai Lokal yang lahir Pasca damai. Beliau bersama Partai Aceh menjadi alat perjuangan baru rakyat Aceh secara politik. Sebagai ketua Partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPR Aceh (29 kursi), tentu saja Mualem memiliki otoritas yang kuat. Bukan hanya itu partai yang dipimpinnya juga merupakan pimpinan koalisi Aceh bermartabat di DPR Aceh.

Mualem merupakan sosok pemikir yang handal dalam berstrategi, hal ini karena mantan Panglima perang Aceh tersebut pernah mendapatkan pendidikan militer dan strategi di negerinya Mohammar Qhadafi (Libya). Mualem juga merupakan repersentatif GAM secara keseluruhan dan juga ketua KPA tempat di mana berkumpulnya Tentara GAM pasca damai.

Dengan Fakta tersebut diatas dan sistem pemerintahan d Indonesia yang memiliki dua kendali yaitu eksekutif dan legislatif serta Persoalan Aceh dengan Jakarta yang diwakili oleh GAM, tentu hanya mualem satu satunyanya orang di Aceh saat ini yang patut kita jadikan Gubernur agar semua persoalan dapat di selesaikan.

Seharusnya Syedara kita yang lainnya dapat melihat persoalan aceh secara objektif sehingga tidak memaksakan diri ikut maju dalam Pilkada 2017 sampai permasalahan Aceh selesai dengan Jakarta. Mereka juga seharusnya selalu berada di belakang Pemerintah Aceh dengan berbagai gagasan penyelesaian agar kedepan Aceh tidak merasa di khianati lagi oleh pemerintah Pusat yang bisa berakibat timbulnya konflik baru, kecuali mereka yang memang sengaja di utus oleh Pemerintah pusat untuk maju dalam Pilkada 2017 agar ada kekacauan dan perpecahan di tengah masyarakat Aceh yang sedang menikmati indahnya damai.

Sebagai rakyat Aceh patut kita sadari bahwa Aceh merupakan wilayah yang paling diperhitungkan oleh Pemerintah Pusat, maka Aceh selalu di buat gaduh dengan berbagai macam cara agar Aceh tidak berkembang, sehingga ketergantungan antara Aceh dan Pusat selalu bisa di kendali.

Pemerintah Pusat sangat sadar bahwa dengan adanya MoU helsinki dan UUPA, Aceh memiliki kewenangan yang lebih dan bisa melepaskan diri dari ketergantungan dengan Pemerintah Pusat, adapun hubungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat nantinya bila MoU Helsinki dan UUPA berjalan secara optimal hanya bersifat kordinasi. Berdasarkan hal tersebutlah, sebagai orang Aceh yang setia pada tanoh endatu, sudah selayaknya kita memilih Mualem untuk menjadi pemimpin Aceh pada Pilkada Aceh 2017 mendatdang.

Tulisan yang dimuat di Rubrik Warga Menulis ini di tulis oleh Barmawy S.IP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *