Jalan Terjal Anak-Anak Muda Aceh Dalam Berjuang Mempertahankan UUPA

Aceh Watch| Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu untuk menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme yang panjang dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (20/7/2017) malam hingga Jumat (21/7/2017).

Namun Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) di dalam UU Pemilu kemudian menjadi pembicaraan hangat di masyarakat Aceh.

Suara-suara kritis dan protespun bermunculan dari Aceh. Nada-nada protes bermunculan melalui sosial media, media-media pemberitaan dan penikmat kopi di warung kopi. Namun sampai hari ke 3, protes-protes tersebut hanya sekedar suara-suara tanpa tindakan real.

Melihat kondisi tersebut, tiga intelektual muda Aceh, Kautsar M.Yus, Syamsul Bahri alias Tiyung dan Kamaruddin SH berinisiatif untuk melakukan tindakan real dengan mengajukan judicial review UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi RI.

Kautsar M.Yus adalah Tokoh gerakan mahasiswa 98 yang kini menjadi Politisi Partai Aceh, Syamsul Bahri adalah mantan Kombatan GAM, sementara Kamaruddin SH adalah seorang pengacara muda yang jejak rekamnya telah teruji.

Mereka bertiga memulai menggalang dan memanfaatkan energi kekuatan yang ada. Dengan potensi-potensi yang dimilikinya mereka pun mulai begerilya.

Gugatan pun didaftarkan tanggal 22 Agustus. Mereka menggugat atas nama pribadi. Kautsar dan Syamsul Bahri menjadi pemohon gugatan, sementara itu Kamaruddin SH menjadi penasehat hukumnya.

Gugatan anak-anak muda Aceh ini mulai disidangkan lebih awal yakni 5 September 2017. Dalam gugatan tersebut  MK meminta mereka untuk memperbaiki permohonan, ada beberapa hal salah satunya berkaitan dengan legal standing.

Bukan anak Aceh namanya kalau bukan petarung, mereka pun mengatur strategi bagaimana caranya agar gugatan tersebut diterima oleh hakim untuk disidangkan. Gerilya menggalang kekuatan yang lebih besarpun dilakukan. Hasilnya sangat positif, banyak tokoh-tokoh dan masyarakat Aceh bersimpatik pada perjuangan mereka. Para tokoh pun memberikan support dan dukungan pemikiran-pemikiran cerdas.

Akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan permohonan judicial review UU Pemilu yang diajukan dua anggota DPR Aceh, Senin (18/9/2017) siang ini pukul 14.00 WIB.

Dari sidang kedua tersebut, masyarakat Aceh akhirnya mulai tahu, ternyata pencabutan pasal UUPA tersebut sudah mendapat persetujuan dari Aceh. Hal tersebut membuat anak-anak muda ini kaget.

Pada hari Rabu (27/9/2017), Kamaruddin, SH, kuasa hukum pemohon judicial review, anggota DPR Aceh, Kautsar dan Samsul Bahri bin Amiren alias Tiyong, mendatangi Panitera Mahkamah Konstitusi (MK).

Tujuannya untuk meminta dan mempelajari berkas  keterangan Pemerintah yang sudah disampaikan ke MK.

“Salah satu yang paling penting adalah dokumen dan bukti keterangan Pemerintah terkait penyusunan dan pencabutan dua pasal UUPA,” kata Kamaruddin.

Menurut Kamaruddin, dalam dokumen dan risalah sidang penyusunan UU Pemilu, pasti tercatat bagaimana proses pencabutan dua UUPA itu dan dengan siapa konsultasi dilakukan.

“Ini penting dilakukan guna membongkar seluruh konspirasi jahat menghapuskan kekhususan Aceh. Kami ingin tahu pihak-pihak mana saja yang terlibat terhadap penghapusan dua pasal dalam UUPA,” tukas Kamaruddin, SH.

Anak-anak muda Aceh ini terus bergerak, pertemuan dengan tokoh tokoh penting Aceh, baik yang di Jakarta maupun di Aceh.

Mereka terus mencari dukungan dan mencari pikiran-pikiran untuk semakin memperkuat gugatan materil  di Mahkamah Konstitusi.

Salah satu yang mereka kunjungi adalah Dr. Mawardi Ismail, SH., M.Hum. Beliau adalah mantan Dekan Fakultas Hukum Unsyiah.

Menurut Kautsar nasehat-nasehat Pak Mawardi Ismail terhadap materi gugatan mereka di Mahkamah Konstitusi sangat penting

” Beliau akademisi organik, sangat penting kita menyerap pikiran-pikiran organik darinya” ujar Kautsar dalam akunFB pribadinya.

Selain Mawardi, mereka juga terlihat melakukan pertemuan dengan Prof Husni Jalil, SH dan juga Mantan Wakil Ketua Pansus UUPA di DPR RI, Tengku Muhammad Yus. Pertemuan tersebut memberikan amunisi-amunisi pemikiran tajam buat anak-anak muda Aceh dalam perjuangan mempertahankan UUPA.

Sayangnya disaat anak-anak muda  Aceh sedang berjuang menggugat UU Pemilu karena telah mencabut kekhususan Aceh, di lain pihak ada warga Aceh yang setuju beberapa pasal dalam UUPA dicabut. Ketua YARA SafaruddinLewat siaran persnya, menyatakan akan tampil sebagai pihak terkait untuk mempertahankan UU Pemilu alias setuju dengan pencabutan dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Jika sudah seperti ini, kita bisa tebak bagaimana Aceh kedepan. Kita hanya bisa berdoa semoga Kautsar, Syamsul Bahri dan Kamaruddin berhasil mempertahankan pasal-pasal UUPA yang telah dicabut dalam UU Pemilu itu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*