2019 adalah Moment untuk “Cuci Gudang” Wakil Rakyat Aceh di DPR RI

LEBIH DARI SETENGAH ANGGOTA MANGKIR : Anggota Dewan berbincang di tengah bangku kosong saat Sidang Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/5). Sidang Paripurna yang beragendakan mendengarkan pandangan Fraksi-Fraksi terhadap keterangan Pemerintah mengenai penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan RAPBN 2018 dan perpanjangan pembahasan RUU penyelenggaran Haji dan Umrah tersebut hanya dihadiri oleh 232 dari 559 anggota DPR. Foto : Tedy Kroen/Rakyat Merdeka

Aceh Watch| BURUKNYA kinerja wakil rakyat Aceh di DPR membuat masyarakat harus jeli memilih wakilnya. Jangan seperti orang buta yang terperosok di lubang yang sama.

Masa kerja DPR RI periode 2014-2019 tidak sampai dua tahun lagi,pada 2019 ini masyarakat akan segera menentukan pilihannya. Bagi sebagian rakyat yang sudah mempunyai hak pilih mungkin sudah menentukan pilihannya. Mungkin ada pula sebagian rakyat lain yang belum menjatuhkan pilihannya, mereka saat ini sudah mulai dirayu meskipun Pileg masih satu setengah tahun lagi.

Sebelum menentukan pilihan ada baiknya melakukan berbagai pertimbangan terlebih dahulu. Kesalahan menentukan pilihan akan berdampak ke dalam nasib kehidupan rakyat lima tahun ke depan, bahkan di masa mendatang.

Tidak dapat dipungkiri hadirnya Pemilu 2014 lalu sempat memberikan harapan baru kepada jutaan rakyat Aceh akan hadirnya perubahan dalam sendi-sendi kehidupan yang dirasakan semakin sempit saja. Mutu Pendidikan yang bagus dan harga kebutuhan sembako yang terjangkau, serta rasa keamanan yang belakangan terasa semakin berkurang. Namun harapan tersebut tidak tercapai.

Perwakilan rakyat Aceh yang berada di DPR RI dianggap gagal mewakilkan suara rakyat Aceh. Hal ini terlihat jelas ketika banyak anggota parlemen yang tidak mengetahui bahwa ada pasal pasal UU Pemerintahan Aceh yang dicabut oleh pusat, selain itu rendahnya mutu pendidikan Aceh juga menjadi persoalan serius di Aceh. Padahal di komisi X yang membidangi pendidikan, ada dua orang perwakilan Aceh yang menduduki komisi tersebut, yakni Muslim SHI, MM dan Teuku Riefky (sejak 2 Oktober dipindahkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR). Walau tugas utama ada di eksekutif, namun mereka berdua juga dianggap gagal menyuarakan suara rakyat Aceh, padahal mereka sudah dua periode menjadi anggota DPR RI.

Harus diakui, lemahnya kinerja bukan hanya ada di kalangan perwakilan Aceh. Secara umum kinerja seluruh anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI periode 2014-2019 merupakan DPR RI yang memiliki kinerja paling buruk di pasca era reformasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Peneliti Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia); Lucius Karus

“Kinerja DPR RI periode ini yang saya lihat adalah paling buruk,” ujar nya

Berdasarkan telusuran Aceh Watch di data WikiDPR,dalam fungsi legislasi, selama tahun sidang 2016-2017, DPR telah mengesahkan sebanyak 17 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi UU. Akan tetapi, capaian tersebut masih jauh dari target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2017 yang dipatok sekitar 49 RUU dan 1 Prolegnas kumulatif. Capaian fungsi legislasi DPR yang tidak optimal juga terjadi pada masa sidang 2015-2016. Berdasarkan data WikiDPR, dari 40 RUU Prolegnas prioritas 2015-2016, hanya sekitar 20 persen atau 8 RUU yang berhasil disahkan menjadi UU.

Selain kinerja legislasi yang buruk, tingkat kehadiran anggota DPR juga mendapat rapor merah. Berdasarkan data WikiDPR, misalnya, pada masa sidang ke-5 tahun 2016-2017 periode 18 Mei hingga 28 Juli 2017, DPR telah melakukan rapat paripurna beberapa kali dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Namun, merujuk data yang berhasil dihimpun Tim WikiDPR dari 9 rapat paripurna, rata-rata kehadiran anggota DPR RI seluruhnya adalah 227 dari 560 anggota, atau hanya sekitar 40,58 persen anggota hadir dalam rapat-rapat paripurna yang diselenggarakan DPR.

Bukan hanya kehadiran dan legislasi yang buruk, berdasarkan survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dirilis Transparency International Indonesia (TII), pada 7 Maret lalu menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup.

Berdasarkan hasil survei tersebut, DPR menjadi lembaga paling atas yang disebut kerap melakukan praktik korupsi. Sebayak 54 persen responden menilai lembaga perwakilan rakyat tersebut sebagai lembaga terkorup. Sementara urutan kedua terdapat birokrasi (50 persen), DPRD (47 persen), Dirjen Pajak (45 persen), Kepolisian (40 persen), kementerian (32 persen), pengadilan (32 persen), pengusaha (25 persen), dan tokoh agama (7 persen).

Dari kedua temuan ini dapat disimpulkan bahwa kinerja anggota DPR RI periode 2014-2019 dalam pandangan masyarakat sangat tidak baik.

Dengan berpatokan kepada data di atas tidak ada salahnya sebagai pemilih harus mempunyai pikiran yang cerdas, kritis, dan rasional. Jangan sampai terjatuh ke dalam lubang yang sama sampai dua kali. Artinya apabila kita menginginkan perubahan pada masa lima tahun mendatang kita harus mengubahnya dari sekarang. Tidak ada salahnya kita tidak memilih wakil rakyat incumbent yang mencalonkan diri kembali.

Sekarang saatnya, pada 2019, sebagai pemilik rumah rakyat kita mengadakan cuci gudang terhadap anggota dewan periode sebelumnya. Dalam istilah penjualan yang dimaksud dengan cuci gudang adalah dimana barang tersebut dikeluarkan dari gudang untuk dijual dengan berbagai strategi perdagangan baik dijual secara murah ataupun mahal. Intinya pemilik barang mengeluarkan stok barang yang ada di gudang, terutama stok lama untuk digantikan dengan stok yang baru.

Rakyat tidak usah ragu mengeluarkan wakil rakyat yang dianggap sudah tidak layak dengan memasukkan wakil rakyat baru dengan rekam jejak (track record) yang jelas, jujur, amanah, aspiratif, aktif, mempunyai kemampuan, dan lebih mendahulukan kepentingan rakyat. Ibarat seorang guru, pada 2019 gunakan hak pilih untuk menilai mana wakil rakyat yang mempuyai nilai jelek dan mana wakil rakyat yang bernilai bagus. Beri kesempatan kepada yang nilainya bagus untuk menjadi lidah penyambung rakyat sekaligus merotasi wakil rakyat kita sebelumnya.

Dengan memilih orang yang tepat semoga cita-cita bangsa kita sesuai dalam amanat Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dapat segera diwujudkan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*