Kamaruddin SH: Menurut DPR RI, DPR Aceh masih berwenang memilih KIP dan Panwaslih di Aceh.

Aceh Watch| Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi pencabutan dua pasal Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh dua anggota DPR Aceh yakni Kautsar Muhammad Yus dan Samsul Bahri alias Tiong, Kamis, 5 Oktober 2017.

Sidang kali ini yang merupakan sidang keempat, mendengarkan keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  (DPR RI) selaku pihak yang menggodok Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Kuasa Hukum Kautsar dan Tiyong, Kamaruddin, SH, mengatakan dalam sidang tersebut anggota DPR RI  Lukman Edi menyebutkan bahwa pemberlakukan dua pasal yang dipersoalkan yakni  pasal 557 dann 571 UU Pemilu tidaklah menghilangkan hak penggugat dan juga tidak bertentangan dengan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh.

“Menurut DPR RI Pencabutan pasal 57 dan 60 (kecuali ayat 3) , tidak menghilangkan hak penggugat selaku anggota DPR Aceh untuk memilih anggota Komisi Independen Pemilihan atau KIP  Aceh (di provinsi lain disebut KPU Provinsi) dan Panwaslih. Ini lantaran ayat  4 pasal 60 UUPA tidak dicabut. Sehingga jelas DPR Aceh masih berwenang memilih KIP dan Panwaslih di Aceh”. ujar Kamaruddin menceritakan ulang apa yang terjadi dalam persidangan .

Dalam persidangan tersebut, Kamaruddin juga kembali meminta kepada Majelis Hakim Konstitusi  supaya pihak MK membuka semuanya Siapa-siapa saja yang terlibat mengusulkan pencabutan 2 Pasal di dalam UUPA.

Sidang selanjutnya tanggal 19 Oktober 2017 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Pemohon.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*