Segera diambil alih Spanyol, Catalunya bersiap deklarasi kemerdekaan

Aceh Watch|Kemelut desakan kemerdekaan Negara Bagian Catalunya dari Spanyol terus bergulir. Setelah menggertak, akhirnya pemerintah Spanyol memutuskan segera mengambil alih pemerintahan negara bagian terkaya di sana, dan mencopot seluruh pejabatnya.

Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, sempat mengancam pemerintah pusat bakal mengambil alih Catalunya jika nekat hendak merdeka dan dianggap melawan hukum, dengan dasar Pasal 155 Undang-Undang Spanyol 1978. Ternyata dia sungguh-sungguh melakukannya.

Menteri Luar Negeri Spanyol, Alfonso Dastis, beralasan pilihan itu diambil karena dirasa tidak ada jalan lain buat meredam gejolak di Catalunya. Padahal, tafsiran dasar hukum mereka pakai masih diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi setempat.

“Apa yang kami lakukan hanya mengikuti undang-undang dasar,” kata Dastis, seperti dilansir dari laman AFP, Senin (23/10).

Walau pemerintah Spanyol segera mengambil alih Catalunya dengan dasar hukum yang jelas, tetapi prosesnya tidak semudah dibayangkan. Para pengamat politik memperkirakan bakal ada perlawanan dari penduduk setempat, dan mereka akan kesulitan mengendalikan pegawai negeri serta aparat penegak hukum yang loyal dengan Presiden Catalunya, Carles Puigdemont.

Sebagai reaksi atas keputusan pemerintah Spanyol, sejumlah anggota parlemen dan perwakilan partai politik pro kemerdekaan Catalunya menggelar rapat hari ini. Mereka membahas sikap selanjutnya atas rencana Spanyol mengambil alih pemerintahan Catalunya. Ada dugaan kuat mereka bakal nekat membacakan deklarasi kemerdekaan tertunda beberapa waktu lalu.

“Apa yang terjadi sekarang dan melihat orang-orang sepakat serta bersatu, kami akan segera mengumumkan apa yang bakal kami lakukan selanjutnya dan praktiknya,” kata Juru Bicara Pemerintah Catalunya, Jordi Turull.

Dalam jajak pendapat digelar beberapa waktu lalu, Puigdemont mengklaim kalau 90 persen warganya memilih berpisah dari Spanyol. Namun, faktanya adalah 43 persen penduduk memilih tetap bergabung dengan Spanyol.

Saat rezim Jenderal Francisco Franco masih memerintah pada 1939 hingga 1975, dia melarang penduduk Catalunya berbicara dengan bahasa dan mempraktikkan budaya lokal. Dia juga tidak memberikan kewenangan otonomi. Setelah rezim Franco tumbang, Catalunya diberikan hak mengatur pemerintahan sendiri dan mengurus segala sektor masyarakat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*