Partai Aceh dan Pemerintahan Adat

Sentimen Adat sempat menguat dahsyat di awal-awal masa rekonstruksi dan perdamaian Aceh 2005. Tetiba lembaga-lembaga Adat kembali bermunculan, tak kurang organisasi pemerhati dengan ragam variasi program dan kegiatan revitalisasi Adat bertebaran di seluruh wilayah kita.

Hasilnya? Kala itu, lembaga-lembaga Adat tersebut kembali beroperasi, riset-riset sosial mulai mengkompilasi aturan-aturan Adat yang selama ini terserak, dan bahkan Adat sempat kembali dibicarakan sebagai alternatif pemerintahan dan pembangunan sosial.

***

Well, itu dulu. Fakta kekinian menjelaskan bahwa capaian di masa lalu ternyata belumlah cukup. Pemerintahan Adat belum berhasil ditegakkan seutuhnya, sementara otoritas yang mereka miliki masih diatas kertas. Lebih buruk, ia mulai tergerus di level gampông, sejak diperkenalkannya model pemilihan langsung Keuchik yang sialnya meniru habis proses politik liberal di level daerah dan nasional.

Keuchik secara tradisional adalah struktur Adat paling survive dalam sejarah Aceh, sejak dari era feodal Kesulthanan hingga era modern bersama Indonesia. Perannya yang sangat sentral, terutama dalam perselisihan sesama warga, menjadi semakin menggiurkan sejak kebijakan Anggaran Dana Desa diterapkan. Keuchik yang awalnya dipilih aklamatif dan mufakat, kini menjadi incaran dan kompetitif. Ini kemudian berdampak pada kerenggangan sosial sebagai akibat langsung dari kompetisi politik yang sengit di gampông.

Lain halnya dengan struktur Mukim, masih berjibaku dengan eksistensinya disebabkan telah lama ditelantarkan. Meski Mukim kini telah memperoleh pengakuan secara hukum melalui UUPA dan Qanun Aceh, namun nasibnya jauh berbeda dari Keuchik. Mukim belum memperoleh dukungan pendanaan reguler seperti gampông. Jangan tanya soal kantor dan manajemen pemerintahannya.

Demikian halnya dengan nasib lembaga-lembaga Adat Aceh lain yang bersifat sektoral, seperti Panglima Uteun, Keujreun Blang, Haria Peukan, dsb. Cenderung jalan ditempat, lebih buruk hanya sekedar titel yang melekat.

Bukan hanya kekurangan dari sisi pendanaan, lembaga-lembaga Adat ini pun masih harus berjibaku memperjuangkan pengakuan hak-kewenangan oleh pemerintah secara nyata di lapangan, sebagaimana yang tertulis dalam aturan.

Belum terhitung harus berjuang sengit untuk memperoleh pengakuan pemerintah atas manajemen sumber daya alam oleh pemangku adat.

***

Partai Aceh, sebagai partai lokal terdepan, tentu saja harus memgambil posisi strategis dalam issue ini. Bahkan harus menjadikan pendirian pemerintahan Adat sebagai platform perjuangan partai.

PA dapat mulai menjadikan lembaga-lembaga Adat di Aceh sebagai elemen penting dalam pengambilan kebijakan strategis daerah baik di parlemen maupun eksekutif, serta menempatkan aturan Adat sebagai hukum formal yang harus diakui, dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak.

Selain itu, PA wajib mendorong pemerintahan Adat menjadi alternatif dari model pemerintahan birokratis selama ini yang dikenal ineffisien dan lemah dari sisi pelayanan. Karena berbeda dengan birokrat, lembaga Adat justru lebih dekat ke publik dan bersifat kontak langsung dengan rakyat di akar rumput.

Mewujudkan ini, PA perlu menyusun strategi pada bagaimana memindahkan porsi-porsi kerja pelayanan publik berikut pendanaannya yang selama ini dimonopoli kedinasan daerah, ke lembaga Adat tempatan. Bersekalian dengan mendorong Reformasi Birokrasi dan perampingan jumlah aparatur daerah. Bukankah ini semangat sama yang sedang digagas kementerian PANRB di pusat?

Pada akhirnya, jika ini berhasil dilakukan, bukan saja akan menguatkan eksistensi pemerintahan Adat itu sendiri, namun sekaligus menguatkan PA sebagai partai lokal progressif di Aceh, serta lembaga Wali Nanggroe sebagai pemangku adat tertinggi. Semoga!

Artikel yang dimuat di rubrik warga menulis ini merupakan tulisan Rima Shah Putra, Aktivis Gerakan Mahasiswa 98

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*