Pelesiran Irwandi dan Ancaman Terhadap Keterlambatan Pengesahan APBA Bagi Aceh

Aceh Watch| Kondisi Aceh saat ini ibarat seorang anak yang lagi terbaring sakit namun ditinggal bapaknya yang sibuk mencari uang tambahan. Itulah yang dialami warga Aceh yang ditinggal pergi keluar negeri  oleh Gubernurnya, Irwandi Yusuf. Padahal jika dilihat kondisi dan waktunya, pelesiran Irwandi Yusuf untuk mendapatkan investor kuranglah elok, hal ini dikarenakan masih ada masalah kritis yang harus segera diselesaikan oleh sang Gubernur, yakni kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018.

Walau tidak ada yang salah dan hukum yang dilanggar oleh Irwandi dengan pelesirannya keluar negeri untuk mencari mencari investor. Sebagai kepala daerah yang baru saja terpilih, Irwandi semestinya perlu memilah terlebih dahulu mana yang harus diselesaikan di daerah dari pada harus berkunjungan ke luar negeri. Apalagi masyarakat Aceh hingga kini sangat bergantung pada APBA. Ketika APBA telat disahkan, maka perputaran ekonomi di Aceh akan tersendat dan melemah.

Keterlambatan pengesahan APBA 2018 dipastikan turut berdampak pada pemerintah di 23 Kabupaten Kota di Aceh. Untuk itu, Kepala Daerah (Gubernur Aceh dan para Bupati dan Walikota) serta Para Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur Aceh dan Para Wakil Bupati/Wakil Walikota) serta Anggota DPRA dan DPRK di Aceh harus menyelesaikan Rancangan Qanun Aceh dan Raqan kabupaten/kota tentang APBA dan APBK sebelum dimulai tahun anggaran setiap tahunnya.

ketidaktepatan dalam menyusun dan menetapkan APBA dipastikan juga berdampak buruk bagi pemerintahan daerah karena akan turut terkena sanksi administratif. Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah, sebagaimana bunyi pasal 36 ayat (1). Bukan itu saja ancaman sanksi juga terdapat dipasal Pasal 37 ayat (4). Sanksi administratif ini sangat merugikan daerah terutama bila terkena sanksi Peniadaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).

Jika hal tersebut terjadi, maka yang paling dirugikan dari keterlambatan APBA adalah seluruh masyarakat Aceh, bukan orang Republik Slowakia ataupun Qatar

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*