Iskandar Al Farlaky: Banyak Pejabat Pusat Tidak Paham UUPA

Aceh Watch| Pemerintah Pusat saat ini banyak mengeluarkan regulasi yang menggerogoti pasal-pasal dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman Al-Farlaky, saat menjadi pembicara utama dalam diskusi kepemudaan bertajuk ‘Mengawal Implementasi UUPA’ di Wali Kupi Peureulak, Aceh Timur, Sabtu (23/12) siang.

Politisi Partai Aceh ini menuturkan, saat ini banyak pejabat di jajaran Kementerian, DPR, dan lembaga lain di Pusat tidak membaca UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Jika pengambil kebijakan di Pusat tidak paham UU yang mereka buat sendiri? tentunya ini sangat berbahaya bagi masa depan Aceh. ” ujar Iskandar,politisi yang terkenal vokal ini.

Ketua Fraksi Partai Aceh ini menceritakan, dalam setiap pertemuan yang dilakukan pihaknya di Jakarta, banyak pejabat yang terperangah saat pihaknya menyampaikan bahwa di Aceh ada undang-undang yang bersifat khusus yakni UUPA yang dilahirkan oleh Presiden dan DPR RI.

“Kita juga harus menjelaskan ke mereka, jika UU ini bukan dibuat oleh DPRA dan Pemerintah Aceh, tapi UU yang digodok oleh Pusat untuk mengatur pemerintahan di Aceh,” sebut mantan aktivis ini.

Maka, kata dia, saat pertemuan pihaknya juga menyertakan buku UUPA sehingga para pejabat/pengambil kebijakan bisa membaca serta memahami isinya sehingga berbagai produk hukum di level Kementerian yang bersinggungan dengan Aceh tetap akan mengacu ke UUPA.

“Tapi sangat sedikit yang mau membaca, mereka juga abai atas regulasi kita Aceh ini. Seharusnya, Presiden mengumpulkan semua menterinya untuk mem-breafing berkenaan dengan Aceh itu ada UUPA.Kita sudah pernah sampaikan ke pihak-pihak Jakarta yang berkunjung ke Aceh,” ungkapnya.

Iskandar juga mendapat pertanyaan dari kalangan pemuda mengapa UUPA itu penting untuk dipertahankan? Merespons hal ini, Iskandar menyampaikan, bahwaUUPA lahir dengan sejarah panjang, bagian dari konsensus perang antara RI dan GAM.

“Ada MoU, kemudian berbuah UUPA. Ini bagian dari komitmen politik pemerintah untuk Aceh. Jika terus dibiarkan tanpa pengawalan, maka satu per satu akan rontok. Maka, kami mengambil inisiatif di DPRA untuk menggugat UU Pemilu yang menggerus dua pasal dalam UUPA di MK,” jelas Iskandar

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*