BERITA DAERAH

Demonstran Tapol/Napol Geruduk Kantor Gubernur Aceh

Aceh Watch| Ratusan  tahanan politik dan narapidana politik (Tapol/Napol) Aceh, melakukan aksi unjukrasa di halaman Kantor Gubernur Aceh. Jalan T. Nyak Arief,  Kota Banda Aceh, Rabu (21/2).

Dalam tuntutannya para mantan tapol/napol itu meminta Pemerintah Aceh memberikan hak para tapol-napol, paska penandatanganan MoU Helsinki 2005 lalu. Sebelumnya, pertemuan massa yang berdatangan dari berbagai daerah di Aceh itu dengan Badan Reintregasi Aceh (BRA), tidak membuahkan hasil apapun.

Salah seorang Orataor Aksi, Muhammad, dalam orasinya meminta pihak BRA menjelaskan bahwa lembaga yang didirikan untuk mewadahi para mantan kombatan dan korban konflik tersebut, hanya punya anggaran terbatas. Di mana, seluruh alokasi dana sebesar Rp 15 miliar di BRA tidak mencukupi jika dialokasikan secara keseluruhan bagi para tahanan politik tersebut.

“Kami menuntut hak kami sesuai dengan apa yang telah diatur dalam MoU Helsinki,” ujar Muhammad.

Sejatinya, diantara butir MoU Helsinki yang mengatur persoalan Tapol/Napol adalah: pemerintah akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak.

Kemudahan ekonomi tersebut berupa pemberian Dana Reintegrasi dan alokasi dana sebagai bagian dari rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Disebutkan juga bahwa pemerintah akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana memadai dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak.

Artinya, semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja. Di antara cara mendapatkan hak tersebut adalah dengan  menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik di Aceh.

Kedatangan puluhan massa siang tadi disambut oleh Abdul Karim, Staff Ahli Gubernur Aceh. Didepan para demonstran ia menyebutkan bahwa, permintaan para narapidana dan tahanan politik tersebut akan disampaikan pada pimpinan di Pemerintah Aceh.

“Bapak gubernur sedang tidak di tempat. Apa yang menjadi tuntutan bapak-bapak semua akan saya sampaikan dan menjadi catatan prioritas kami,” kata Abdul Karim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *