BERITA DAERAH

Ketua DPRA: Pergub APBA Sudah Diskenario

Aceh Watch| Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyurati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tgk Muharuddin terkait rencana Peraturan Gubernur tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018.

Dalam surat bernomor 903/7601 tertanggal 27 Februari 2018, Irwandi Yusuf menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya yang berkaitan dengan penetapan APBD, menyebutkan antara lain bahwa apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari sejak disampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBA oleh kepada daerah kepada DPRD, maka kepala daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Daeran tentang APBD.

Ketua DPRA, Muharuddin melihat Gubernur Aceh sepertinya membuat semacam skenario agar APBA disahkan melalui pergub.

“Kami melihat gelagat-gelagat ada semacam skenario atau ada dorongan barangkali untuk mempergubkan APBA 2018, saya ngak tahu,” kata Muharuddin dalam jumpa pers di ruang Banggar DPRA, Selasa (27/2)

Muharuddin juga mengungkapkan kalau sebelumnya pimpinan DPRA sudah berinisiatif untuk berjumpa dengan gubernur. Namun orang nomor satu di Aceh itu sangat sulit ditemui. Sehingga pihaknya memanggil TAPA, pada Senin (26/2) kemarin. Dalam pertemuan itu, pihaknya mempertanyakan kepada TAPA terkait keseriusasan untuk membahas anggaran 2018 itu.

“Kami juga pertanyakan apakah masih serius membahasnya, atau eksekutif mempunyai opsi lain. Dan ternyata benar, hari ini masuk surat pemberitahuan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Muharuddin juga mengungkapkan kalau pihaknya tidak mengakui R-APBA yang diserahkan TAPA. Pasalnya, jika mengacu pada tata cara penyusunan anggaran, R-APBA harus diserahkan setelah KUA-PPAS mendapatkan persetujuan.

“Kalau merujuk pada tata cara penyusunan APBA, seyogyanya diserahkan setelah KUA-PPAS mendapatkan persetujuan, dan sampai hari ini kami masih membahasnya dan belum mendapatkan persetujuan,” tegas Muharuddin.

Politisi Partai Aceh ini juga menjelaskan apabila mengacu saat penyerahan R-APBA pada 4 Desember 2017 lalu, maka seharusnya kalau dihitung 60 hari kerja jatuhnya sampai 1 Maret 2018. Gubernur seharusnya mengirimkan surat pemberitahuan tersebut pada 2 Maret.

“Kalau R-PABA yang diserahkan eksekutif tertanggal 4 Desember 2017, sedianya 60 hari kerja itu jatuh pada 1 Maret 2018,” ungkapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *