BERITA DAERAH

Terkait Pergub Soal Cambuk Di Lapas,DPRA Ajukan Hak Interpelasi Gubernur

Aceh Watch, Banda Aceh – Terkait Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melaksanakan rapat paripurna khusus terkait persetujuan penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Rabu (9/5) malam.

Sidang paripurna khusus DPRA terkait penggunaan hak interpelasi ini dihadiri oleh 41 anggota dewan dari total 81 orang, dan semuanya menyetujui penggunaan hak interpelasi tersebut.

Adapun pengusul penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Aceh ini telah ditandangani sebanyak 46 anggota DPRA, yakni Ketua DPRA, Muharuddin, Teuku Irwan Djohan, Abdullah Saleh, Azhari Cage, Siti Nahziah, Liswani, Bukhari Selian, Sulaiman Ali, Abdurrahman Ahmad, Iskandar Usman Al-Farlaky, Martini, Usman, Nurzahri, Ummi Kalsum, Yahdi Hasan dan M Harun.

Kemudian, Ermiadi Abdurrahman, Adam Mukhlis, Aisyah Ismail Daud, Tarmizi, Dahlan Jamaluddin, Abubakar Usman, Saifuddin, M Isa, Anwar Ramli, Ismaniar, Zulfahmi, Asib Amin, Sulaiman, Kartini Ibrahim dan Hendri Yono.

Selanjutnya, Murdani Yusuf, Muslim M Daud, Syeh Ahmaddin, Bardan Sahidi, Muhibussubri, Zainal Abidin, Abubakar A Latif, Khalidi, Saifuddin Muhammad, Effendi, Teuku Rudi Fatahul Hadi, Gufran Zainal Abidin, Djami Has, Kautsar dan terakhir Sulaiman.

Selain soal Pergub Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah, hak interpalasi DPRA ini digunakan untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari Gubernur Aceh terkait lima persoalan yaitu atas Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018,serta, terkait dugaan suap sebesar Rp 14 miliar lebih sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan jaksa KPK pada perkara terdakwa Ruslan Abdul Gani selaku mantan kepala BPKS Sabang dan juga melanggar sumpah jabatan serta persoalan moral, etika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *