DAERAH

Tidak Sesuai Dengan UUPA, DPRA Akan Gugat Bawaslu Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Aceh Watch, Banda Aceh- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI rencananya akan digugat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, Senin (7/5/2018).

Menurut Al Farlaky gugatan itu dilakukan terkait rekrutmen komisioner panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Aceh yang dilakukan tidak berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

“Rencananya begitu. Masalah ini (menggugat Bawaslu) juga sudah kami putuskan dalam Badan Musyawarah (Banmus), dan hari ini akan dibawa dalam sidang paripurna DPRA,” ujarnya

Politisi yang dikenal vokal di DPRA ini menyebutkan, pembatalan Pasal 557 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 membuat pasal 551 ayat 1 UU tersebut makin menguatkan keberadaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslih, sekaligus pengaturannya tunduk pada UUPA, mulai rekrutment sampai pelantikan.

“Padahal kami (DRPA) sudah mengingatkan pihak Bawaslu agar tidak merekrut Panwaslih Aceh. Tapi tidak digubris, mereka tetap jalan,” ungkapnya.

“Karena niat UU Pemilu untuk melepas dualisme Panwaslih dan Bawaslu, sehingga pengawas (baik pemilu maupun Pilkada) adalah Panwaslih UUPA,” tambahnya.

Politisi Partai Aceh ini menyebutkan pernyataan bahwa Panwaslih bentukan Bawaslu untuk mengawasi Pemilu sementara Panwaslih bentukan DPRA untuk mengawasi Pilkada adalah pemahaman yang keliru”.

Sebenarnya, lanjut Iskandar, dengan adanya putusan MK, tidak ada lagi dua lembaga pengawas seperti dikemukakan ketua Panwaslih Aceh sebelumnya.

Panwaslih Aceh yang sudah terbentuk itu, menurut mereka kebetulan sama dengan Panwaslih bentukan DPRA. “Pernyataan yang sangat menyederhanakan masalah, padahal memiliki implikasi hukum yang sangat berbeda,” kata anggota Komisi 1 DPRA ini.

Sementara, lanjut Iskandar Farlaky, pembatalan Pasal 571 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017, kata Iskandar, sudah mengembalikan jumlah anggota KIP dan Panwaslih sesuai dengan UUPA.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pembatalan Pasal 557 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai kaidah penunjuk proses pembentukan sampai pelantikan penyelenggara pemilu di Aceh harus dilakukan berdasarkan UUPA.

“Pembatalan pasal 571 huruf d berimplikasi jumlah atau personil penyelenggara pemilu juga tunduk pada UUPA. Nanti kita akan siapkan gugatan yang isinya pelanggaran terhadap ketentuan etika penyelenggara pemilu,” demikian Iskandar Usman Al-Farlaky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *