BERITA WARGA MENULIS

Investasi yang Merusak & Revisi RTRWA

Aceh Watch| INVESTASI merupakan faktor utama peningkatan kesejahteraan bagi setiap daerah. Begitu juga investasi di sektor kehutanan dan perkebunan. Walaupun pembangungan kedua sektor tersebut memiliki semangat dan latar belakang yang berbeda. Salah-satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya semangat berinvestasi di bidang kehutanan adalah untuk memanfaatkan hutan produksi yang terbengkalai. Sedangkan semangat investasi di sektor perkebunan dilatarbelakangi oleh peningkatan permintaan ekspor dari hasil perkebunan (Supriono, 2000).

Kedua potensi di sektor tersebut menjadi perangsang bagi kepala daerah untuk mencari investor, dengan semangat dan motivasi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kebijakan-kebijakan pun dilahirkan untuk mempermudah dan menarik minat investor agar bersedia berinvestasi. Tidak jarang, pemerintah membuat kebijakan yang berpotensi melanggar ketentuan yang telah ada. Pemangkasan sebagian persyaratan pada saat permohonan izin dan memberikan keringanan tertentu. Merupakan bagian dari kenakalan pemerintah yang mengatasnamkan pembangunan. Kondisi ketidakidealan tersebut dilakukan dengan dalih untuk peningkatan perekonomian masyarakat dari sektor kehutanan dan perkebunan.

alam pelaksanaannya, Hak Penguasaan Hutan (HPP) menjadi penyebab terjadinya peningkatan degradasi hutan, begitu juga pengalihan fungsi lahan untuk perkebunan. Perusahaan-perusahaan sekaliber itu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah. Bahkan keberadaannya menjadi penyumbang terhadap kerusakan keanekaragaman hayati. Juga tidak jarang kemudian menjadi penyebab kesenjangan sosial bagi masyarakat di sekitar perusahaan.

Dalam teori ilmu ekonomi pembangunan untuk melihat trans pertumbuhan ekonomi suatu penduduk. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengakumulasikan semua pendapatan suatu daerah kemudian dibagi sama rata dengan jumlah penduduk setempat. Hasil pembagian dari akumulasi itulah, yang kemudian disebut dengan pendapatan per kapita. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk negara pada tahun tersebut (Samueelson. 1992). Artinya pendapatan rata-rata penduduk tidak dihitung berdasarkan pendapatan per individual. Namun dihitung berdasarkan akumulasi secara keseluruhan kemudian dibagi sama rata.

Persoalannya kemudian adalah, apakah keberadaan perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi per kapita bagi suatu tempat? Setidaknya ada dua aspek yang perlu dikaji berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pertama; keberadaan perusahaan di sektor kehutanan dan perkebunan hanya dapat menampung jumlah tenaga kerja yang terbatas. Dan upah yang diberikan untuk buruh kasar tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR). Kedua; pendapatan pemilik perusahaan tidak akan sama dengan pendapatan pekerja. Namun dalam perhitungannya dianggap sama, belum lagi pemberian gaji yang sangat bervariatif berdasarkan tupoksinya masing-masing. Tidak boleh dipungkiri, hanya buruh kasar yang pendapatanya jauh dari kesejahteraan.

Gambaran ini membentuk kondisi yang tidak ideal untuk menentukan pendapatan penduduk per individu. Dalam kenyataannya, yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin akan tetap miskin. Kondisi ini juga merupakan bagian dari justifikasi pembenaran bagi pemerintah untuk meningkat investasi di sektor kehutanan. Secara tidak langsung investasi di bidang kehutanan dan perkebunan tidak menjamin kesejahteraan bagi masyarakat secara merata. Bahkan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan, begitu juga persoalan konflik sosial.

Revisi RTRW

Dua kondisi di atas merupakan gambaran ketidakidealan pembangunan di sektor kehutanan dan perkebunan. Di satu sisi pemerintah menarik perhatian investor untuk meningkatkan investasi di sektor kehutanan dan perkebunan, dengan harapan untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat hanya dijadikan sebagai objek untuk mempermulus tujuan investasi. Sedangkan tingkat kesejahteraan berada pada posisi yang stagnan. Fakta mengungkapkan bahwa daerah-daerah tempat eksploitasi sumber daya alam merupakan daerah-daerah termiskin di Indoensia.

Masuknya pembahasan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh dalam Program Legislatif Daerah (Prolekda) tahun 2018 telah memberikan angin segar untuk perbaikan tata ruang Aceh. Evaluasi terkait investasi di sektor kehutanan dan perkebunan menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh yang harus dilakukan. Pemerintah harus mengkaji kembali tingkat kesesuaian dan potensi penyimpangan pola ruang dalam RTRW Aceh. Begitu juga RTRW-RTRW Kabupaten/Kota yang sudah saatnya untuk di lakukan peninjauan kembali, seperti; RTRW Kota Sabang, Kota Langsa, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Utara.

Hal itu penting untuk disadari Permerintahan Aceh demi perbaikan tata kelola hutan dan lahan dari ancaman kerusakan. Kalau tidak, maka peluang kerusakan hutan dan lahan Aceh akan semakin meningkat, ditambah dengan peningkatan ekonomi masyarakat lewat investasi di dua sektor tersebut tak kunjung terpenuhi. Harapan untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat lewat investasi di sektor kehutanan dan perkebunan malah yang terjadi sebaliknya. “PR” ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Aceh yang harus diselesaikan dalam setahun ke depan. Pintu sudah terbuka lewat kebijakan legislatif yang sudah memastikan Qanun RTRW Aceh masuk ke dalam Prolekda tahun 2018 untuk di evaluasi. Itikad baik legislatif tersebut harus disambut baik oleh Pemerintah Aceh. Semoga.

*)Penulis adalah Program Officer LSM Bytra Aceh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *