BERITA DAERAH

Keuchik dan Mantan Keuchik Tersangka Kasus Dana Desa

ACEH WATCH, SUKA MAKMUE – Keuchik (kepala desa) Bumi Sari, Kecamatan Beutong berinisial BK serta SM mantan penjabat (Pj) keuchik  di desa itu, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor (Polres) Nagan Raya dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa.

Tersangka diduga telah merugikan keuangan negara Rp 120 juta lebih dalam kasus proyek menggunakan dana desa yang ternyata fiktif. Dana itu awalnya Rp 306 juta lebih pada tahun 2015.

Kapolres Nagan Raya, AKBP Giyarto melalui Kasat Reskrim AKP Boby Putra Ramadhan Sebayang menjadi tersangka sejak 21 Mei 2018 dalam kasus pembangunan proyek fiktif berupa pembangunan terobosan jalan desa dan jalan permukiman pada tahun 2015.

“Tapi setelah dilakukan pemeriksaan di lokasi tidak ditemukan adanya pengerjaan fisik, alias proyeknya fiktif,” kata Kasat Reskrim AKP Boby Putra Ramadhan Sebayang

Disebutkan, dari hasil audit Inspektorat Aceh ditemukan kerugian negara Rp 120 juta dari jumlah kucuran dana ke sebuah perusahaan bernama Bumi Sari sebesar Rp 306 juta.

Kasus tersebut telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Nagan Raya untuk ditindaklanjuti.

Dijelaskannya, pada 2015 pemerintah menetapkan anggaran ke Desa Bumi Sari sebesar Rp 306 juta lebih, dari jumlah dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastuktur gampong. Dana tahap pertama digunakan untuk pembangunan jalan kemukiman dan tahap kedua untuk pembangaunan terobosan jalan desa, namun setelah dilakukan pengecekan fisik pekerjaan tidak ditemukan, sehingga diduga telah melakukan pekerjaan fiktif.

Ia tambahkan, terungkapnya kasus tersebut setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Sebelumnya, polisi mendapat laporan dari masyarakat bahwa pengelolaan dana beserta realisasi kegiatan pembangunan Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong terindikasi fiktif.

Dalam penyelidikan, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti. Termasuk surat bukti penarikan dana tahap 1 dan 2, serta laporan pertanggungjawaban dana desa yang tidak lengkap sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta sejumlah bukti lainnya.

Dalam pemeriksaan juga terungkap, sejumlah pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku justru tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Ia jelaskan, pelaku dibidik dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disebutkan juga bahwa para tersangka diancam dengan pidana penjara minimal empat tahun, maksimal 20 tahun.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *