BERITA DAERAH

[Wawancara]13 Tahun Peringatan Damai Aceh, Murdani: Kita Sedang Amnesia

Peringatan pelaksanaan 13 tahun perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia dinilai masih sebatas seremonial belaka. Pelaksanaan 13 tahun Hari Damai Aceh yang diperingati setiap 15 Agustus juga dinilai kian kurang bergema dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah Pusat dinilai belum serius dalam mengimplementasikan seluruh kewenangan Aceh yang telah disepakati di Helsinki. Sementara Pemerintah Aceh masih terjebak dalam kepentingan jangka pendek seperti pilkada.

“Kita di Aceh sedang amnesia saat ini. Kita lupa dengan hakikat damai di Aceh. Dan lupa dengan apa yang menjadi hak kita usai damai yang harus diperjuangkan secara tuntas,” kata Murdani, koordinator Gerakan Muda Cinta Aceh (GMCA) serta inisiator Gerakan Aceh Meusaboh kepada redaksi acehwatch, Selasa 15 Agustus 2018.

Berikut wawancara acehwatch dengan sosok mantan sekretaris Jubir DPA Partai Aceh ini:

Apa pendapat Anda terkait peringatan 13 tahun perdamaian di Aceh?

Peringatan 13 tahun damai menurut saya masih sebatas seremonial belaka. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Di mana kegiatan hanya di isi dengan adu pidato pejabat dan kemudian ditutup dengan rangkaian lainnya.

Harusnya seperti apa?

Harusnya lebih kepada evaluasi bersama. Eksekutif dan DPR Aceh duduk bersama membahas sejauh mana realisasi butir butir perjanjian di Helsinki sudah direalisasi oleh pemerintah pusat. Apa yang sudah dituntaskan dan apa yang kurang. Apa langkah-langkah yang harus ditempuh agar semua butir tadi segera direalisasikan.

Bisa dijelaskan lebih detail?

Jelasnya begini. Ada sejumlah kewenangan yang dimiliki Aceh pasca MoU Helsinki yang kemudian dijabarkan dalam UUPA. Walaupun kita tahu bahwa banyak poin yang dijadikan dalam MoU Helsinki ternyata dimasukan dalam UUPA.

Contohnya?

Tapal batas Aceh sesuai peta 1 Juli 1956. Dimana berdasarkan poin ini, Langkat Deli dan Asahan harusnya dikembalikan ke Aceh. Ini bukan soal suka tidak suka tapi ini poin yang disepakati, yang inti harus direalisasikan.

Tapi UUPA sendiri tak diimplementasi secara utuh, apalagi MoU!

Ya inilah yang seharusnya didorong oleh pemerintah Aceh. Jangan sampai apa yang telah dijanjikan dan tertuang dalam UUPA akhirnya tak diimplementasikan sama sekali. Ini potensi konflik di masa depan. Kalau tidak diselesaikan, maka akan menimbulkan kekecewaan di tengah-tengah masyarakat. Sama halnya seperti Ikrar Lamteh di masa lalu. Saat ini masih banyak pelaku sejarah yang masih hidup, maka untuk menuntut apa yang dijanjikan masih ada harapan. Bayangkan jika semua yang terlibat dalam MoU Helsinki meninggal, bagaimana kita menuntut hak di kemudian hari?

Soal kewenangan Aceh apa saja masih belum direalisasi?

Banyak. Misal soal kewenangan pemerintahan Aceh dalam menentukan dan menetapkan bendera, lambang, dan himne Aceh sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan yang diatur dalam qanun pasal 246 dan pasal 248. Ini sudah ada qanun dan dilembar daerahkan. Tapi statusnya masih cooling down. Kita tahu cooling down tak memiliki makna apapun dalam hukum.

Soal pembagian Migas juga belum jelas. Masih ada polemik soal 70:30. Ini juga sudah berjalan tahun. Keberadaan komisi penyelesaian klaim tidak jelas. Poin konsultasi juga tak sering kali diabaikan Pemerintah Pusat serta sederetan kewenangan lainnya.

Harapan Anda?

Kita berharap Pemerintah Aceh harusnya bersikap tegas dengan pemerintah pusat. MoU Helsinki hasil perjanjian dua belah pihak yang difasilitasi oleh lembaga internasional. Harusnya ini sudah lama selesai dan bukan seperti sekarang. Peringatan 13 tahun MoU Helsinki harusnya menjadi bahas evaluasi bagi kita semua. Bukan hanya seremonial.

Saat ini, peringatan pelaksanaan 13 tahun perjanjian damai masih sebatas seremonial belaka. Pelaksanaannya kian kurang bergema dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah Pusat belum serius dalam mengimplementasikan seluruh kewenangan Aceh yang telah disepakati di Helsinki. Sementara Pemerintah Aceh masih terjebak dalam kepentingan jangka pendek. Tak ada grand desain jangka panjang, terutama apa yang harus dilakukan usai damai. Kita sepecah dalam beberapa kelompok kecil dan tak mau tahu lagi soal kewenangan Aceh.

Kita di Aceh sedang amnesia saat ini. Kita lupa dengan hakikat damai di Aceh. Dan lupa dengan apa yang menjadi hak kita usai damai yang harus diperjuangkan secara tuntas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *