BERITA DAERAH

Pang Sumatra: Ghazali Abbas Jangan Salah Minum obat

TAMIANG, –  Wakil Panglima KPA Aceh Tamiang, Budi Satria atau lebih dikenal dengan Pang Sumatra,  turut mengomentari statemen yang disampaikan oleh salah senator asal Aceh, Ghazali Abbas Adan, soal pembubaran Lembaga Wali Nanggroe.

Menurut Pang Sumatra, statemen tersebut sangat tidak layak disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Aceh. Ghazali Abbas Adan dinilai salah jep ubat.

“Seharusnya yang dilakukan adalah memperkuat kedudukan Lembaga Wali Nanggroe karena masih banyak hutang pemerintah pusat yang belum melunasi, sebagaimana yang tercantum dalam butir butir MoU dan UUPA,” kata Pang Sumatra.

“Bila dalam tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe, maka secara struktural organisasi dan administrasi pemerintahan harus diperbaiki serta disempurnakan. Yang lemah adalah Keurukon Katibul Wali dan jajarannya, bukan posisi Wali Nanggroe. Cie benahi katibul nyan dile karena kami tahu Katibul itu sengaja menghambat-hambat kinerja Wali Nanggroe,” ujarnya lagi.

Dirinya mengingatkan pemerintah pusat  jangan malah menghilangkan yang sudah ada di Aceh.

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe, katanya, didasari pada MoU Helsinki dan kemudian dikuatkan dalam undang undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh.

“Kami selaku mantan kombatan GAM mengecam keras terhadap pernyataan Ghazali Abbas karena sangat menyakiti hati kami yang selama ini sudah menjaga perdamaian dengan sangat baik. Maka saya meminta kepada pemerintah pusat jangan sampai gara-gara seorang Ghazali Abbas yang tidak suka dengan perdamaian yang sudah 13 tahun lamanya terjalin antara GAM dan RI, ternodai kembali gara-gata statemen seorang senator bodoh yang selama ini hanya memikir kan perut pribadi nya saja dan mengambil keuntungan dari suara rakyat selama ini di Aceh,” kata Pang Sumatra.

“Hari ini dia mencoba memanaskan keadaan dengan menyebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe itu tidak penting lagi yang lahir dari rahim MoU Helsinki. Maka saya sebagai mantan kombatan GAM meminta sama pemerintah pusat jangan terpengaruh dengan ide-ide bodoh seorang senator yang bisa membuat perdamaian itu kembali kepada keadaan di masa silam. Jadi Pemerintah pusat, atau siapapun tidak dapat mengangkangi butir-butir MoU. UUPA sebagai peraturan perundangan lex specialis yang berlaku hanya untuk wilayah hukum Aceh,” katanya.

“Maka kamoe harap bak  Ghazali Abbas bek salah jep ubat dan bek neujak peu bangai kamoe.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *